"ASN Harus Merdeka, Baik dalam Kesejahteraan maupun Jenjang Karier"
SOLOK – Pasangan Calon (Paslon) Walikota-Wakil Walikota Solok nomor urut 1, H. Nofi Candra, SE - Leo Murphy, SH, MH, meminta dukungan penuh dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Solok dalam Pilkada Kota Solok 2024. Mereka menekankan bahwa keberhasilan pemerintah bergantung pada birokrasi yang bersih, profesional, dan memiliki kesejahteraan yang layak.
Sama-sama berlatar belakang pengusaha, Nofi Candra dan Leo Murphy menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada kinerja aparatur birokrasi yang efektif dan profesional. Menurut mereka, ASN yang terdiri atas PNS dan THL, berperan utama dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi yang komprehensif untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan menjalankan tugas pemerintahan di Kota Solok.
Dalam pernyataannya, Nofi Candra juga menegaskan pentingnya reformasi birokrasi sebagai salah satu program prioritas jika terpilih memimpin Kota Solok.
“Sebagai orang yang berlatar belakang pengusaha, kami menaruh harapan besar kepada ASN, jika nanti telah diberikan amanah. Kami ingin ASN di Kota Solok menjadi pihak yang merdeka, baik dalam kesejahteraan, jenjang karier, maupun kesempatan meningkatkan kapasitas. Kita sering melihat birokrasi pemerintahan menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, saya dan calon Wakil Wali Kota Solok, Leo Murphy, menjadikan reformasi birokrasi sebagai salah satu program prioritas. Reformasi birokrasi adalah fondasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, ” ujar Nofi Candra.
Eks senator RI itu menyampaikan bahwa fokus utamanya adalah memastikan agar ASN mampu menjalankan perannya sesuai desain reformasi yang telah dicanangkan.
Komitmen Kesejahteraan ASN dan THL
Nofi Candra berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai langkah awal reformasi birokrasi. Karena menurut Nofi Candra, untuk mencapai birokrasi yang efektif, kesejahteraan ASN Kota Solok juga harus ditingkatkan. Dengan kesejahteraan yang layak, para ASN diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Hal ini, menurutnya, juga berlaku untuk Tenaga Harian Lepas (THL) yang berperan penting dalam mendukung kegiatan birokrasi.
"Saya memastikan, jika kami diberi amanah memimpin Kota Solok, ASN dan THL akan mendapatkan kesejahteraan yang layak dan gaji yang sesuai standar. Ini akan menjadi langkah awal untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi di Kota Solok, " tegas Nofi Candra.
Selain kesejahteraan, ia juga memberi perhatian pada jenjang karier ASN. Nofi menegaskan bahwa peningkatan karier ASN akan didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan pribadi.
Bersih dari Tradisi "Setor Jabatan"
Menyoroti praktik buruk dalam birokrasi, Nofi mengkritisi budaya “setor menyetor” yang masih menjadi benalu di pemerintahan. Tradisi ini, menurutnya, menghambat pengambilan keputusan strategis dan memperlambat pembangunan.
Baca juga:
Tony Rosyid: KPK, Stop Berpolitik
|
Tak jarang, tradisi balas budi kepada calon kepala daerah menjadi "modal" besar bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendapatkan jabatan strategis, jika kandidat yang didukungnya menang dalam kontestasi Pilkada.
Ini juga yang kadang ‘membelenggu’ kepala daerah dalam mengambil berbagai kebijakan strategis untuk masyarakat. Mereka nyaris tak bisa tegas lantaran anak buah orang-orang yang telah ‘memanjakannya’ dengan berbagai fasilitas.
Nofi Candra mengantisipasi agar tradisi buruk itu kelak tidak terjadi di Pemko Solok. Bersama Calon Wakil Wali Kota Leo Murphy, Nofi memastikan akan membersihkan birokasi dari praktik buruk yang menjadi salah satu penyebab lambannya pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen untuk membersihkan birokrasi dari praktik buruk yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Penempatan pejabat akan didasarkan pada kemampuan dan dedikasi mereka, bukan karena hubungan atau transaksi tertentu, ” tegasnya.
Menurut Nofi Candra, pemerintahan yang bersih harus dibangun dari dalam atau dari orang-orang yang menjalankan teknis birokrasi itu sendiri. Langkah awalnya adalah dengan memastikan pejabat-pejabat yang dipilih kelak memiliki kemampuan dan dedikasi dalam menjalankan tugas mereka masing-masing.
"Ini komitmen kami, penempatan pejabat ASN harus berdasarkan kemampuan dan keahlian, bukan karena ada sesuatu. Ini menjadi prioritas kami untuk membangun pemerintah daerah yang kuat dan bersih, " tegas Nofi.
Nofi menekankan bahwa Kota Solok memerlukan pejabat yang fokus pada pembangunan daerah. Para pejabat harus memiliki ide-ide untuk menggerakkan organisasi. Sebagai ujung tombak pemerintahan daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajarannya membutuhkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan untuk masyarakat.
"Kota Solok tidak kekurangan pejabat yang berkapasitas dan memiliki kapabilitas. Kami akan memprioritaskan mereka yang memang berkompeten serta memiliki komitmen kuat untuk membangun daerah, bukan sekadar ingin menyenangkan atasan semata, " tegasnya. (*)